Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 86. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 851
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 852
Link Soal
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun
NO. 853
Link Soal
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah perwujudan dari Pancasila sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 854
Link Soal
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi
NO. 855
Link Soal
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan komitmen negara terhadap kebudayaan nasional dengan bunyi...
A
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
B
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
C
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E
Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
NO. 856
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 857
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 858
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Seluruh lembaga eksekutif dan yudikatif
B
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
C
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
Hubungan diplomatik dengan negara lain
E
Pembentukan undang-undang bersama DPR
NO. 859
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 860
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja