Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 861
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 862
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 863
Link Soal
Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.' Bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga parlemen?
A
Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota parlemen lainnya.
B
Seluruh anggota parlemen berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan mufakat sebelum keputusan diambil.
C
Hanya partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
D
Keputusan diambil melalui mekanisme voting langsung oleh seluruh anggota tanpa didahului proses musyawarah.
E
Keputusan parlemen ditetapkan sepenuhnya berdasarkan arahan atau instruksi dari lembaga eksekutif.
NO. 864
Link Soal
Jabatan Kepala Daerah tidak bersifat seumur hidup dan bisa berhenti di tengah masa jabatan. Berikut ini adalah alasan sah pemberhentian Kepala Daerah, KECUALI...
A
Meninggal dunia
B
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
C
Diberhentikan karena terjerat kasus hukum inkrah
D
Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
E
Sakit dan berhalangan sementara selama 3 bulan
NO. 865
Link Soal
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dikenal istilah 'Dana Perimbangan'. Apa yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
A
Sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional untuk mendanai desentralisasi sesuai potensi daerah.
B
Kewajiban daerah menyerahkan 50% pendapatan asli daerah ke pusat.
C
Subsidi penuh dari pemerintah pusat karena daerah tidak boleh mencari pendapatan sendiri.
D
Sistem di mana daerah kaya mensubsidi daerah miskin secara langsung tanpa perantara pusat.
E
Pembagian keuntungan BUMN yang berlokasi di daerah tersebut.
NO. 866
Link Soal
Amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara resmi ditetapkan pada...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
8 Agustus 2001
NO. 867
Link Soal
Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano dan diresmikan pemakaiannya dalam ...
A
Sidang PBB
B
Konferensi Asia - Afrika
C
Sidang Kabinet RIS
D
Kraton Kadriyah Pontianak
E
Konferensi Meja Bundar
NO. 868
Link Soal
Menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur fisik
B
Pancasila menjadi kerangka pikir, tolak ukur, arah, dan tujuan dari setiap aspek pembangunan
C
Pembangunan dilakukan dengan meniru negara maju sepenuhnya
D
Segala pembangunan harus disetujui oleh pihak asing
E
Pembangunan diprioritaskan untuk kepentingan pejabat negara
NO. 869
Link Soal
Di tengah perisai yang ada pada lambang Garuda Pancasila, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melintang secara horizontal. Garis tersebut merupakan simbol dari...
A
Garis Kejayaan
B
Garis Kemerdekaan
C
Garis Pertahanan
D
Garis Khatulistiwa
E
Garis Persatuan
NO. 870
Link Soal
Pancasila melalui proses perumusan yang panjang sebelum akhirnya disahkan sebagai dasar negara (Philosophische Grondslag). Pengesahan tersebut dilakukan oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
18 Agustus 1945
E
29 Mei 1945