Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 861
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 862
Link Soal
Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, terjadi perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah 'Lembaga Tertinggi Negara' sudah tidak berlaku lagi dan berganti menjadi...
A
Presiden sebagai penguasa tunggal
B
DPR sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi
C
Lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar (horizontal)
D
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi
E
Tidak ada lagi klasifikasi hierarkis, semua disebut sebagai Lembaga Negara
NO. 863
Link Soal
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
NO. 864
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 865
Link Soal
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental
NO. 866
Link Soal
Sepanjang masa kerjanya, tercatat berapa kalikah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang resmi?
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali
NO. 867
Link Soal
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
NO. 868
Link Soal
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A
Peradilan Umum
B
Peradilan Agama
C
Peradilan Militer
D
Peradilan Tata Usaha Negara
E
Peradilan Konstitusi
NO. 869
Link Soal
Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 870
Link Soal
Pernyataan spiritual bahwa kemerdekaan Indonesia bukan semata usaha manusia, melainkan 'Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa', tertuang secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima