Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 861
Link Soal
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat tujuan negara 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Implementasi nyata tujuan ini dalam konteks anggaran negara sesuai amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) adalah...
A
Pemerintah membebaskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi
B
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
C
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
D
Kurikulum pendidikan harus berbasis pada iman, takwa, dan akhlak mulia
E
Pemerintah menjamin setiap lulusan sekolah langsung mendapatkan pekerjaan
NO. 862
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
NO. 863
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 864
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden
NO. 865
Link Soal
Instrumen hukum apakah yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden B.J. Habibie?
A
UU No. 11 Tahun 2005
B
Perpu No. 1 Tahun 1999
C
TAP MPR No. XVII/MPR/1998
D
UU No. 39 Tahun 2000
E
UUD 1945 Pasal 28C
NO. 866
Link Soal
Menurut klasifikasi bentuk pemerintahan oleh Aristoteles, monarki didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh...
A
Satu orang untuk kepentingan pribadi
B
Satu orang untuk kepentingan umum
C
Beberapa orang untuk kepentingan kelompok
D
Seluruh rakyat untuk kepentingan bersama
E
Sekelompok elit untuk menindas rakyat
NO. 867
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 868
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 15
B
Pasal 16
C
Pasal 17
D
Pasal 18
E
Pasal 19
NO. 869
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 870
Link Soal
Sirkulasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)