Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 861
Link Soal
Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden ...
A
Memiliki kekuasaan yang cukup luas
B
Berkedudukan sebagai kepala Negara
C
Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
D
Merupakan lembaga tertinggi Negara
E
Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
NO. 862
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36 A
D
36 B
E
36 C
NO. 863
Link Soal
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah perwujudan dari Pancasila sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 864
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 865
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 866
Link Soal
Penafsiran otentik dari UUD 1945 adalah dalam penjelasan UUD 1945 sebab dalam penjelasan tersebut ....
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
C
Sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya
D
Merupakan penafsiran resmi lembaga yang merumuskan
E
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 867
Link Soal
Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman dalam persatuan. Bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan kebudayaan?
A
Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.
B
Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.
C
Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.
D
Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.
E
Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.
NO. 868
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 869
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.
NO. 870
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, perbedaan mendasar antara DPR dan DPRD terletak pada...
A
DPR dipilih oleh partai politik, sedangkan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.
B
Masa jabatan DPR adalah seumur hidup, sedangkan DPRD hanya lima tahun.
C
DPR merupakan lembaga yudikatif, sedangkan DPRD adalah lembaga eksekutif daerah.
D
DPR berkedudukan di tingkat nasional (pusat), sementara DPRD berada di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
E
DPR bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.