Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 861
Link Soal
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 862
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai paradoksal yang mencerminkan realitas bangsa. Manakah perilaku yang paling mencerminkan implementasi nilai tersebut dalam pergaulan lintas budaya?
A
Menganggap budaya sendiri paling unggul dibanding budaya lain
B
Mempelajari budaya lain hanya untuk mencari kelemahannya
C
Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan tetap mengutamakan persatuan
D
Menghilangkan identitas budaya daerah demi menjadi nasionalis sejati
E
Hanya bergaul dengan kalangan satu suku untuk menjaga kemurnian adat
NO. 863
Link Soal
Implementasi nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diwujudkan secara konsisten oleh setiap warga negara dalam...
A
Lingkup internal keluarga saja
B
Interaksi terbatas dengan rekan sejawat
C
Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D
Situasi tertentu saat berada di bawah pengawasan pihak berwajib
E
Lingkungan kantor saat jam kerja berlangsung
NO. 864
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 865
Link Soal
Konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis) yang didukung oleh tokoh PKI seperti D.N. Aidit pada masa Demokrasi Terpimpin, terbukti gagal menyatukan bangsa. Mengapa konsep ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama?
A
Karena mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan negara.
B
Karena memberikan ruang bagi ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateisme) untuk berkembang.
C
Karena menggabungkan golongan agama dengan golongan nasionalis sekuler.
D
Karena menolak bantuan asing dari blok Barat dan Timur.
E
Karena menghapus peran militer dalam pemerintahan sipil.
NO. 866
Link Soal
Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ketiga diwujudkan dalam .....
A
Pokok pikiran pertama
B
Pokok pikiran kedua
C
Pokok pikiran ketiga
D
Pokok pikiran keempat
E
Pokok pikiran kelima
NO. 867
Link Soal
Warna kuning emas yang mendominasi seluruh bagian pada lambang Garuda Pancasila secara simbolis menggambarkan...
A
Kejayaan dan keluhuran bangsa
B
Keberanian dalam membela tanah air
C
Kesucian hati nurani rakyat
D
Kemerdekaan yang telah diraih
E
Kebaikan budi pekerti warga negara
NO. 868
Link Soal
Sistem referendum adalah mekanisme demokrasi di mana rakyat terlibat langsung dalam pembuat keputusan negara. Jika sebuah negara hukum menerapkan sistem referendum secara intensif, implikasi politik utamanya adalah...
A
Lembaga eksekutif dapat membubarkan parlemen sewaktu-waktu
B
Rakyat memiliki kontrol dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pemerintah
C
Tugas yudikatif diawasi langsung oleh presiden
D
Parlemen tidak lagi memiliki fungsi legislasi
E
Pemerintah pusat kehilangan wewenang administratif
NO. 869
Link Soal
Perubahan kedua (Amandemen II) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dan disahkan pada sidang MPR tahun...
A
18 Agustus 2000
B
18 Agustus 2001
C
18 Agustus 2002
D
19 Oktober 1999
E
18 Agustus 2004
NO. 870
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Salah satu indikator utama kekuatan DPR dalam fungsi anggaran (budgeting) adalah...
A
DPR berhak menyusun Rancangan Undang-Undang
B
DPR memiliki hak veto terhadap keputusan Presiden
C
DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
DPR dapat membubarkan kabinet menteri
E
DPR mengatur kebijakan moneter secara langsung