Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 861
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 862
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 banyak menyempurnakan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan Daerah, dan Wilayah Negara. Amandemen kedua ini disahkan pada tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
17 Agustus 2000
NO. 863
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden
NO. 864
Link Soal
Di Desa Makmur, Bapak Aris dihadapkan pada sebuah persoalan pembagian sumber daya air yang vital bagi pertanian warga. Berbagai kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, mengancam keharmonisan desa. Dengan kebijaksanaan, Bapak Aris mengadakan serangkaian pertemuan dan musyawarah yang panjang, melibatkan semua pihak tanpa kecuali. Ia menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan merata, agar tidak ada satu pun kelompok yang merasa dirugikan, demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ia percaya bahwa solusi terbaik lahir dari kolektivitas dan semangat kekeluargaan, bukan dari dominasi satu pihak. Tindakan Bapak Aris ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan serta keadilan sosial, yang merupakan bagian integral dari pilar negara. Tokoh nasional manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Aris tersebut dalam konteks pengambilan keputusan yang adil dan merata demi kesejahteraan bersama?
A
Mohammad Hatta
B
Soekarno
C
Sutan Syahrir
D
Cut Nyak Dien
E
R.A. Kartini
NO. 865
Link Soal
Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai pluralistik dan multikultural. Manakah di antara berikut ini yang BERTENTANGAN dengan asas tersebut?
A
Sektarian
B
Toleransi
C
Kesetaraan
D
Terbuka (inklusif)
E
Koeksistensi damai
NO. 866
Link Soal
Nilai Pancasila yang menjiwai terciptanya hubungan sosial yang harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara hak individu dengan kepentingan masyarakat luas adalah...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 867
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 868
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 869
Link Soal
Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ...
A
Amerika Serikat
B
Australia
C
Brunei Darussalam
D
Rusia
E
Jerman
NO. 870
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara