Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 88. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 871
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 872
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (termasuk Pilkada) adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Presiden
C
DPR
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 873
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 874
Link Soal
Amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara resmi ditetapkan pada...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
8 Agustus 2001
NO. 875
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 876
Link Soal
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan fundamental bagi negara, salah satunya adalah...
A
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden
D
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Membentuk 12 kementerian negara
NO. 877
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial?
A
Kekuasaan penyelenggara negara berada di tangan presiden
B
Menteri-menteri negara diangkat dan dibentuk oleh presiden
C
Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen
D
Presiden tidak berada di bawah kendali langsung parlemen
E
Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen
NO. 878
Link Soal
Proses amandemen UUD 1945 berlangsung secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan keempat (terakhir) disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 879
Link Soal
Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah norma ....
A
Agama
B
Filsafat
C
Kesusilaan
D
Hukum
E
Kesopanan
NO. 880
Link Soal
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.