PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 88. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 871
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 872
Berdasarkan hasil Sidang Kedua PPKI, wilayah kedaulatan Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi. Manakah wilayah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam pembagian awal tersebut?
A
Sumatera
B
Jawa Barat
C
Maluku
D
DKI Jakarta
E
Sulawesi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 873
Definisi penduduk sebagai Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang menetap di wilayah Indonesia secara sah tertuang dalam UUD 1945...
A
Pasal 26 Ayat 2
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 28A
D
Pasal 28B Ayat 2
E
Pasal 28E Ayat 3

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 874
Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani 'idea' dan 'logos'. Jika 'idea' berarti gagasan atau konsep, maka makna dari 'logos' adalah...
A
Penelitian
B
Perumusan
C
Pandangan
D
Pengetahuan
E
Pengakuan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 875
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 876
Pancasila memiliki sifat umum universal yang bermakna sebagai...
A
Pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan kenegaraan, tertib hukum, dan realisasi praktis
B
Nilai yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja
C
Kesepakatan politik sesaat saat kemerdekaan
D
Aturan teknis dalam birokrasi pemerintahan
E
Satu-satunya sumber hukum internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 877
Dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, bagaimana Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan atau dukungan?
A
Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa intervensi regulasi pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan.
B
Membatasi ruang lingkup kegiatan ekonomi agar hanya berjalan pada sektor swasta saja.
C
Merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong pemerataan peluang ekonomi serta penyebaran kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
D
Menghapus program-program pro-rakyat demi menarik investasi asing yang lebih besar.
E
Memberikan perlakuan istimewa dan fasilitas khusus bagi para investor dari luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 878
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 879
Sikap saling menghargai (mutual respect) dalam musyawarah pembangunan merupakan perwujudan nilai Pancasila. Salah satu bukti aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks ini adalah ...
A
Adanya dominasi mayoritas dalam proses musyawarah.
B
Mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
C
Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak.
D
Terdapat sikap saling menghormati di antara peserta musyawarah.
E
Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 880
Ideologi yang memandang bahwa keberadaan negara dan pemerintahan merupakan sumber penindasan sehingga lembaga-lembaga tersebut harus ditiadakan disebut dengan...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Komunisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.