Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 88. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 871
Link Soal
Indonesia menganut Demokrasi Ekonomi (Pancasila) yang berbeda dengan Liberalisme. Ciri utama ideologi Liberalisme dalam bidang ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 adalah...
A
Negara menguasai seluruh aset produksi tanpa terkecuali
B
Adanya peran koperasi sebagai soko guru perekonomian
C
Perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan individu (Free Fight Liberalism)
D
Pemerintah mengatur cabang produksi yang penting bagi negara
E
Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum
NO. 872
Link Soal
Pada masa awal kemunculannya, penggunaan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular memiliki tujuan utama yaitu...
A
Menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia
B
Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit
C
Menciptakan kerukunan dan toleransi agar penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai
D
Menyatukan beragam etnis di Nusantara dalam satu bahasa nasional
E
Sebagai syarat masuk ke dalam teks Kitab Ramayana
NO. 873
Link Soal
Sejarah amandemen konstitusi Indonesia mencatat bahwa perubahan keempat terhadap UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
18 Agustus 2002
B
10 Agustus 2002
C
9 November 2001
D
18 Agustus 2000
E
19 Oktober 1999
NO. 874
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
NO. 875
Link Soal
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Asas ini ditegaskan dalam landasan hukum...
A
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
B
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
C
Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
D
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
E
Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
NO. 876
Link Soal
Pancasila, sebagai salah satu pilar negara, lahir dari konsensus para pendiri bangsa di tengah gejolak dan ancaman perpecahan. Para founding fathers menyadari pentingnya sebuah landasan ideologis yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Nusantara. Kini, di era digital, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang berpotensi menggerus kohesi sosial. Berdasarkan konteks sejarah perumusan dan relevansi Pancasila dengan tantangan kontemporer tersebut, penguatan nilai Pancasila manakah yang paling esensial dan mendesak untuk membendung arus disintegrasi dan mengembalikan solidaritas kebangsaan di tengah gelombang disinformasi dan perpecahan sosial?
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi spiritual untuk membentengi diri dari pengaruh negatif dan godaan perpecahan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, untuk menumbuhkan etika komunikasi yang santun dan beradab di ruang digital.
C
Persatuan Indonesia, karena secara langsung menargetkan ancaman perpecahan, polarisasi, dan memperkuat ikatan kebangsaan.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan mendorong dialog konstruktif dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pandangan.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, untuk mengatasi akar masalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang sering dieksploitasi pemicu konflik.
NO. 877
Link Soal
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri
NO. 878
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 879
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (termasuk Pilkada) adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Presiden
C
DPR
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 880
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat