Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 88. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 871
Link Soal
Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Tambahan Pasal I
E
Aturan Tambahan Pasal II
NO. 872
Link Soal
Dalam pidatonya di forum internasional (PBB dan Kongres AS), Ir. Soekarno memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti pesan beliau saat itu adalah...
A
Menyarankan agar Pancasila diangkat sebagai prinsip dasar bagi perdamaian dunia di bawah PBB
B
Menyatakan bahwa Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia yang agraris
C
Menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan negara Barat
D
Meminta PBB memindahkan markas besarnya ke Jakarta
E
Menolak mentah-mentah ideologi liberalisme dan komunisme di seluruh dunia
NO. 873
Link Soal
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...
A
Ius Constituendum
B
Ius Constitutum
C
Hukum Alam
D
Hukum Adat
E
Yurisprudensi
NO. 874
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 875
Link Soal
Dari berbagai unsur pembentuk negara, manakah yang dianggap sebagai unsur yang paling fundamental atau utama?
A
Sistem persenjataan (Tentara)
B
Pengakuan dari organisasi internasional (PBB)
C
Keberadaan Rakyat
D
Ketersediaan Pejabat Publik
E
Perjanjian Kerjasama Internasional
NO. 876
Link Soal
Ketika sistem ekonomi dikembangkan dengan berlandaskan pada etika dan nilai moral Pancasila, hal ini merupakan wujud dari...
A
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
B
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik
C
Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan
D
Pancasila sebagai Paradigma Sosial Budaya
E
Pancasila sebagai Dasar Hukum Internasional
NO. 877
Link Soal
Sebelum disahkan sebagai Sila Pertama Pancasila, terdapat rumusan asli dalam Piagam Jakarta yang kemudian diubah. Bunyi rumusan yang diubah tersebut adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
NO. 878
Link Soal
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
D
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 879
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 880
Link Soal
"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A
7
B
7A
C
7B
D
7C
E
8