Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 88. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 871
Link Soal
Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI adalah...
A
Penyusunan struktur organisasi kementerian
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Perumusan fondasi atau dasar negara
D
Penentuan batas wilayah kedaulatan RI
E
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 872
Link Soal
Istilah "Pancasila" yang menjadi dasar negara Indonesia, memiliki akar kata dari bahasa...
A
Melayu
B
Sanskerta
C
Jawa Kuno
D
Kawi
E
Latin
NO. 873
Link Soal
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2
NO. 874
Link Soal
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat
NO. 875
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya
NO. 876
Link Soal
Simbol yang merepresentasikan kekuatan, keteduhan, dan persatuan pada sila ketiga Pancasila di dalam perisai Garuda adalah...
A
Pohon beringin
B
Rantai emas
C
Bintang
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 877
Link Soal
Pemerintah menyusun berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kehutanan. Berikut ini adalah program-program utama pembangunan kehutanan, KECUALI...
A
Program pemantapan keamanan dalam negeri
B
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
C
Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
D
Program peningkatan akses informasi sumber daya alam
E
Program peningkatan anggaran perlindungan hutan secara eksklusif
NO. 878
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tegas ini merupakan bunyi dari UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Pasal 1 Ayat (1)
B
Pasal 1 Ayat (2)
C
Pasal 1 Ayat (3)
D
Pasal 2 Ayat (1)
E
Pasal 2 Ayat (2)
NO. 879
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 880
Link Soal
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme?
A
Kekuasaan yang terbatas
B
Kekuasaan yang sangat terbatas
C
Kekuasaan yang tidak tak terbatas
D
Kekuasaan yang tidak terbatas
E
Kekuasaan yang sewenang-wenang