Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 89. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 881
Link Soal
Keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa disebut...
A
Statue
B
Custom
C
Jurisprudensi
D
Treaty
E
Doktrin
NO. 882
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di antara dampak positif dari keberagaman ini adalah ...
A
Mendorong semangat untuk meraih tujuan bersama.
B
Memicu munculnya sikap yang menonjolkan sentimen kedaerahan.
C
Meningkatkan potensi instabilitas keamanan nasional.
D
Menimbulkan kompetisi tidak sehat antar kelompok.
E
Mendorong ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
NO. 883
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di antara lembaga berikut, manakah yang anggotanya TIDAK dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 884
Link Soal
Amandemen tahap terakhir atau keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal...
A
11 Agustus 2001
B
11 Agustus 2002
C
11 Agustus 2003
D
11 Agustus 2004
E
11 Agustus 2005
NO. 885
Link Soal
Kebijakan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik atau BBM merupakan contoh implementasi kebijakan fiskal yang berfokus pada bidang...
A
Ekonomi
B
Politik
C
Pertahanan
D
Budaya
E
Hukum
NO. 886
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.
NO. 887
Link Soal
Sidang perdana BPUPKI yang menjadi tonggak awal perumusan dasar negara Indonesia dilaksanakan di sebuah gedung bersejarah yang bernama...
A
Gedung Proklamasi
B
Gedung Stovia
C
Rumah Laksamana Maeda
D
Gedung Chuo Sangi In
E
Lapangan Ikada
NO. 888
Link Soal
Pancasila memiliki peran vital sebagai moral bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikut ini adalah fungsi Pancasila dalam konteks tersebut, KECUALI...
A
Menjaga keharmonisan hubungan sosial
B
Menjamin kebahagiaan rohani dan jasmani
C
Memberikan motivasi dalam setiap sikap dan tindakan manusia
D
Memberikan wawasan masa depan dan sanksi sosial
E
Melestarikan paham chauvinisme dan patriotisme antarsuku sempit
NO. 889
Link Soal
Unsur perisai yang tergantung di leher burung Garuda Pancasila merupakan simbol yang bermakna...
A
Keberanian rakyat
B
Gagah berani
C
Kepemimpinan nasional
D
Kemasyhuran negara
E
Pertahanan dan perlindungan
NO. 890
Link Soal
Kalimat kedua dalam naskah proklamasi berbunyi 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.' Makna mendalam dari kalimat ini adalah...
A
Pernyataan perang terbuka terhadap Jepang
B
Keinginan untuk membentuk angkatan perang sendiri
C
Langkah teknis administratif untuk mengambil alih kedaulatan pemerintahan
D
Penolakan terhadap bantuan sekutu
E
Pernyataan kemerdekaan secara de facto