PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 89. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 881
BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam merumuskan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan asal-usul Pancasila, peran BPUPKI ini disebut sebagai...
A
Causa Normatif
B
Causa Materialis
C
Causa Formatif
D
Causa Efisien
E
Causa Formalis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 882
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 883
Apa istilah yang menggambarkan terbentuknya sebuah negara melalui proses pendudukan atas wilayah yang sebelumnya tidak memiliki tuan (terra nullius) oleh sekelompok manusia?
A
Inovatie
B
Occupatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Anexatie

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 884
Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 menjadi...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 885
Pada amandemen pertama UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang mengalami perubahan. Manakah deretan pasal berikut yang termasuk dalam amandemen pertama tersebut?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 886
Ketika sistem ekonomi dikembangkan dengan berlandaskan pada etika dan nilai moral Pancasila, hal ini merupakan wujud dari...
A
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
B
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik
C
Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan
D
Pancasila sebagai Paradigma Sosial Budaya
E
Pancasila sebagai Dasar Hukum Internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 887
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 888
Sebuah provinsi di Indonesia menghadapi konflik horizontal yang semakin memanas antara kelompok masyarakat adat yang berpegang teguh pada hukum adat mereka dan kelompok masyarakat pendatang yang menuntut penegakan hukum positif nasional secara mutlak. Kondisi ini menyebabkan stagnasi pembangunan, polarisasi sosial, dan bahkan ancaman disintegrasi. Dalam konteks implementasi Pilar Negara, pendekatan strategis manakah yang paling tepat untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
A
Menegakkan supremasi hukum positif nasional secara tegas di seluruh wilayah tanpa kompromi, dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan.
B
Mengadakan dialog intensif yang melibatkan semua pihak, fasilitasi musyawarah untuk mencapai konsensus, serta melakukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.
C
Memberikan otonomi khusus yang sangat luas kepada provinsi tersebut, termasuk pengakuan penuh terhadap hukum adat tanpa batasan, untuk meredakan ketegangan dan menghindari perpecahan.
D
Membentuk tim studi independen untuk mendokumentasikan konflik dan menganalisis dampaknya secara mendalam, kemudian menyosialisasikan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika tanpa intervensi langsung dalam penyelesaian konflik.
E
Mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri melalui mekanisme tradisional, dengan pemerintah bertindak sebagai mediator pasif untuk memastikan proses berjalan adil.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 889
Sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi fondasi negara, yaitu...
A
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
B
Pemilihan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
C
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu
D
Penetapan lagu kebangsaan dan bendera negara
E
Jawaban A, B, dan C benar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 890
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep Otonomi Daerah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan esensi dari Otonomi Daerah?
A
Kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan sepenuhnya kepada gubernur.
B
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
C
Pemusatan kekuasaan administrasi di ibu kota provinsi untuk efisiensi anggaran.
D
Penyerahan wewenang mutlak dari presiden kepada bupati/walikota tanpa pengawasan.
E
Kewajiban daerah untuk menyetorkan seluruh pendapatan asli daerah ke kas negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.