Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, salah satu kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah...
A
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
B
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12)
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14)
D
Memberikan gelar dan tanda kehormatan (Pasal 15)
E
Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13)
NO. 82
Link Soal
Struktur organisasi pemerintahan daerah provinsi terdiri atas beberapa perangkat daerah. Institusi manakah yang TIDAK termasuk dalam perangkat daerah tingkat provinsi?
A
Sekretariat DPRD
B
Inspektorat
C
Dinas Daerah
D
Badan Daerah
E
Kecamatan
NO. 83
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 84
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 85
Link Soal
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.
NO. 86
Link Soal
Lembaga peradilan manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding?
A
Komisi Yudisial
B
Pengadilan Tinggi
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 87
Link Soal
Berdasarkan sistem otonomi daerah, struktur perangkat daerah untuk tingkatan kota terdiri dari sekretariat daerah (sekda), dinas daerah, serta...
A
Asisten administrasi
B
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
C
Wali Kota
D
Lembaga teknis daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
NO. 88
Link Soal
Berdasarkan ketentuan konstitusi, dalam jangka waktu satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwajibkan untuk mengadakan sidang sekurang-kurangnya...
A
Satu kali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali
NO. 89
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 90
Link Soal
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas