Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik
NO. 82
Link Soal
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri
NO. 83
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX
NO. 84
Link Soal
Setelah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK berkewajiban menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai tingkat kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah...
A
MPR, DPR, dan DPD
B
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Keuangan, DPR, dan DPRD
D
DPR, DPD, dan DPRD
E
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan
NO. 85
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesty dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah ....
A
Presiden
B
Mahkamah Agung
C
DPR
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 86
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, apabila Presiden hendak membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara, maka harus memperoleh persetujuan dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Bank Indonesia (BI)
C
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D
Mahkamah Agung (MA)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 87
Link Soal
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
NO. 88
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 89
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu', sejalan dengan ajaran toleransi dan persatuan dalam Pancasila. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan sektor pendidikan?
A
Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa menyertakan muatan lokal sedikit pun.
B
Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional.
C
Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pembelajaran hanya pada sejarah nasional.
D
Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya yang dianut oleh kelompok mayoritas.
E
Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah.
NO. 90
Link Soal
Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan hasil rancangan Sultan Hamid II. Namun, dalam prosesnya, lambang tersebut disempurnakan oleh tokoh nasional, yaitu...
A
Sultan Hamid I
B
Mohammad Yamin
C
Ir. Soekarno
D
Sayuti Melik
E
Ahmad Soebardjo