Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Siapakah yang TIDAK termasuk dalam kategori perangkat daerah?
A
Gubernur
B
Bupati
C
Walikota
D
Sekretaris Daerah
E
Menteri Sekretaris Negara
NO. 82
Link Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial sesuai UUD 1945, KECUALI...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
B
Negara dan aparaturnya bersifat dominan dan menerapkan etatisme
C
Cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara
D
Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat
E
Perekonomian dikembangkan dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan
NO. 83
Link Soal
Dalam konteks sejarah perumusan Pancasila, konsep "Causa Efikien" merujuk pada...
A
Sumber nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia.
B
Proses perumusan Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI.
C
Peristiwa yang mengubah status Pancasila dari rencana menjadi dasar negara yang sah.
D
Pembahasan mengenai butir-butir Pancasila oleh para pendiri bangsa.
E
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara.
NO. 84
Link Soal
Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) masih diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Di antara negara-negara berikut, manakah yang TIDAK menganut sistem pemerintahan monarki?
A
Qatar
B
Malaysia
C
Jepang
D
Jerman
E
Arab Saudi
NO. 85
Link Soal
Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …
A
Mengubah dan menetapkan undang-undang
B
Melantik presiden dan/atau wakil presiden
C
Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden
D
Mengaji system ketatanegaraan
E
Memasyarakatkan ketetapan MPR
NO. 86
Link Soal
Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan yang rendah. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Lex Specialis Derogat Legi Generali
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Asas Legalitas
D
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
E
Asas Non-Retroaktif
NO. 87
Link Soal
Salah satu wujud nyata dari implementasi kebhinnekaan dalam sistem politik Indonesia adalah proses pemilihan anggota legislatif (DPR/MPR) yang dilakukan melalui...
A
Pemilihan internal parpol
B
Instruksi presiden
C
Pemilihan langsung
D
Pemilu demokratis
E
Musyawarah mufakat
NO. 88
Link Soal
Pada TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur tentang ....
A
Mosi tidak percaya presiden
B
Referendum
C
Pemilihan umum dan pemilihan daerah
D
Hak menyatakan pendapat di muka umum
E
Interpelasi
NO. 89
Link Soal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi strategis. Di bawah ini, manakah yang TIDAK termasuk fungsi APBD?
A
Fungsi Stabilitasi
B
Fungsi Otorisasi
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Regulatori
NO. 90
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung