PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 memiliki hubungan kausal-organis. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bagian dari hubungan tersebut?
A
Penetapan Pancasila sebagai dasar filosofis negara
B
Bentuk negara Indonesia adalah Republik
C
Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
D
Kedudukan Undang-Undang Dasar secara hierarki berada di atas Pancasila
E
Negara Indonesia ditegaskan bukan sebagai negara sekuler

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Terdapat perbedaan fundamental dalam naskah Piagam Jakarta dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945 yang akhirnya disahkan. Perbedaan utama tersebut terletak pada...
A
Pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan
B
Tujuan nasional perlindungan segenap tumpah darah
C
Rumusan dasar negara yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Pernyataan mengenai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
E
Landasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) telah menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan persatuan bangsa Indonesia, seringkali memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mengatasi tantangan ini secara fundamental dan berkelanjutan, implementasi nilai-nilai Pilar Negara manakah yang paling relevan dan mendesak untuk diarusutamakan?
A
Penegakan hukum yang ketat terhadap setiap pelanggaran undang-undang ITE untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
B
Peningkatan kapasitas dan peran lembaga keagamaan serta adat dalam mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antarumat beragama dan berbudaya.
C
Penguatan struktur militer dan kepolisian sebagai garda terdepan penjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman disintegrasi.
D
Rekonstruksi narasi sejarah nasional melalui pendidikan formal agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya persatuan.
E
Pelibatan aktif pemuda dalam kampanye anti-hoax dan gerakan literasi digital di media sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada kewenangan lembaga negara. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ...
A
Amerika Serikat
B
Australia
C
Brunei Darussalam
D
Rusia
E
Jerman

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Semangat untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai "tanggung jawab bersama" yang dimulai dari kesadaran individu hingga mencakup keluarga dan tetangga, sebagaimana diuraikan dalam teks, merefleksikan pengamalan nilai Pancasila khususnya dalam aspek...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Secara sosio-historis, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa terutama dilatarbelakangi oleh faktor...
A
Isolasi geografis karena bentuk negara kepulauan
B
Keterbukaan terhadap budaya luar dan migrasi penduduk
C
Perbedaan struktur geologi dan iklim
D
Sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara
E
Perbedaan agama dan kepercayaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan nasional. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna dari kedudukan tersebut adalah...
A
Pembangunan nasional boleh mengesampingkan nilai Pancasila demi percepatan ekonomi
B
Segala aspek pembangunan di Indonesia harus menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai landasan normatif dan kerangka acuan
C
Nilai Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol formalitas dalam laporan pembangunan
D
Pembangunan dilaksanakan hanya dengan mengacu pada satu sila yang dianggap paling menguntungkan
E
Pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada nilai-nilai instrumental tanpa merujuk nilai dasar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.