Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Makna dimensi 'Realitas' dalam Pancasila adalah...
A
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dan berakar dari budaya dan kehidupan nyata masyarakat Indonesia itu sendiri
B
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan
C
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Pancasila merupakan sistem nilai yang logis dan rasional
E
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren dunia internasional
NO. 82
Link Soal
MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Aturan ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1
B
Pasal 3
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 11
NO. 83
Link Soal
Sebagai representasi rakyat dalam sistem legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki bab khusus dalam UUD 1945. Bab tersebut adalah...
A
Bab VI
B
Bab VII
C
Bab VII A
D
Bab VIII
E
Bab IX
NO. 84
Link Soal
Amandemen Keempat UUD 1945 mencakup materi perubahan yang cukup luas. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari perubahan pada tahap keempat tersebut?
A
Pembatasan kekuasaan Presiden
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
C
Bentuk dan Kedaulatan Negara
D
Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional
E
Pembentukan lembaga baru seperti KPK
NO. 85
Link Soal
Konstitusi Indonesia mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan aturan peralihan, kapan batas waktu paling lambat lembaga ini harus sudah terbentuk?
A
17 Agustus 2001
B
17 Agustus 2000
C
17 Agustus 2004
D
17 Agustus 2003
E
17 Agustus 2002
NO. 86
Link Soal
Menurut pemikiran Prof. Notonagoro, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori nilai yang dimaksud adalah...
A
Nilai Material dan Nilai Vital saja
B
Nilai Vital dan Nilai Kerohanian saja
C
Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian
D
Nilai Material, Nilai Estetika, dan Nilai Moral
E
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan
NO. 87
Link Soal
Pada masa awal kemunculannya, penggunaan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular memiliki tujuan utama yaitu...
A
Menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia
B
Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit
C
Menciptakan kerukunan dan toleransi agar penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai
D
Menyatukan beragam etnis di Nusantara dalam satu bahasa nasional
E
Sebagai syarat masuk ke dalam teks Kitab Ramayana
NO. 88
Link Soal
Pancasila memiliki sifat 'khusus konkret' dalam implementasinya. Hal ini berarti bahwa...
A
Nilai Pancasila diterapkan secara nyata dan dinamis dalam berbagai sektor kehidupan
B
Ilmu pengetahuan tentang Pancasila didasarkan pada riset yang spesifik
C
Pancasila hanya boleh diterapkan di wilayah hukum Indonesia
D
Pancasila adalah hasil adopsi dari nilai-nilai luhur bangsa asing
E
Nilai Pancasila bersifat statis dan tidak dapat diubah pelaksanaannya
NO. 89
Link Soal
Dalam mekanisme pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tahap II ditandai dengan dilakukannya...
A
Diskusi komisi atau panitia Ad Hoc mengenai draf keputusan
B
Pemaparan atau penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
C
Finalisasi draf oleh Badan Pekerja Majelis
D
Penetapan keputusan akhir dalam rapat paripurna
E
Evaluasi menyeluruh terhadap bahan-bahan dari masyarakat
NO. 90
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.