Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.
NO. 82
Link Soal
Jumlah bulu pada masing-masing sayap Burung Garuda Pancasila secara spesifik melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu sebanyak...
A
45 helai
B
19 helai
C
8 helai
D
17 helai
E
10 helai
NO. 83
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 84
Link Soal
Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami penyesuaian prinsip. Di antara pernyataan berikut, manakah yang BUKAN merupakan ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen?
A
Menteri negara bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
C
Kekusaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
D
Sistem pemerintahan berbentuk presidensial konstitusional
E
Parlemen memiliki kekuasaan lebih besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 85
Link Soal
Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
A
Hak Menyampaikan Usul
B
Hak Imunitas
C
Hak Interpelasi
D
Hak Protokoler
E
Hak Membela Diri
NO. 86
Link Soal
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985
NO. 87
Link Soal
Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata, wewenang untuk menetapkan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata berada pada...
A
Pemerintah Pusat
B
Pemerintah Provinsi
C
Pemerintah Kabupaten/Kota
D
Dinas Pariwisata Daerah
E
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
NO. 88
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) dimaksudkan untuk mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, yaitu untuk...
A
Melaksanakan peradilan yang berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan.
B
Menyelenggarakan peradilan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dengan biaya yang terjangkau.
C
Membentuk lembaga pengadilan yang kokoh dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuatan atau kekuasaan lain.
D
Menyelenggarakan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun demi menegakkan hukum dan keadilan.
E
Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.
NO. 89
Link Soal
Wawasan Nusantara mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia yang memprioritaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai wawasan pembangunan, hal ini memiliki makna...
A
Landasan konsepsi ketahanan nasional
B
Mengutamakan persatuan dalam pembangunan segenap aspek kehidupan
C
Pedoman pertahanan dan keamanan semesta
D
Kesatuan kewilayahan yang utuh
E
Wawasan kewilayahan internasional
NO. 90
Link Soal
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari