Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 90. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 891
Link Soal
Indonesia menganut konsep 'Pembagian Kekuasaan' (Distribution of Power), bukan pemisahan mutlak. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Manakah di antara aktivitas berikut yang BUKAN merupakan contoh penerapan kerjasama antar-lembaga tersebut?
A
Presiden memberi grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung
B
Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
C
DPR ikut serta membahas dan menyetujui APBN
D
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang
E
Pengadilan Negeri menyidangkan pengesahan status anak
NO. 892
Link Soal
Semangat untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai "tanggung jawab bersama" yang dimulai dari kesadaran individu hingga mencakup keluarga dan tetangga, sebagaimana diuraikan dalam teks, merefleksikan pengamalan nilai Pancasila khususnya dalam aspek...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 893
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dasar negara. Maksud dari pernyataan tersebut adalah...
A
Pancasila adalah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia.
B
Pancasila menjadi landasan filosofis dan sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan norma.
C
Pancasila sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain saja.
D
Pancasila sebagai alat pemersatu yang bersifat sementara.
E
Pancasila sebagai simbol negara yang tidak wajib dijalankan.
NO. 894
Link Soal
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.
NO. 895
Link Soal
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya), pemerintah daerah memiliki kewenangan luas kecuali pada urusan absolut yang tetap dipegang pusat. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk urusan absolut pemerintah pusat (artinya boleh dikelola daerah)?
A
Politik Luar Negeri
B
Pertahanan dan Keamanan
C
Pengelolaan Sumber Daya Alam
D
Yustisi (Peradilan)
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 896
Link Soal
Setiap tahunnya negara menyusun anggaran untuk pembangunan. Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C
Presiden
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E
Bank Indonesia
NO. 897
Link Soal
Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
A
Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Melaksanakan upaya menjaga ketertiban dunia
D
Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan berjuang
E
Mengupayakan kesejahteraan masyarakat
NO. 898
Link Soal
Terdapat sebuah paham yang menjadikan kebebasan individu sebagai prioritas utama dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan dasar dari kebahagiaan hidup manusia. Paham yang dimaksud adalah...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme
NO. 899
Link Soal
Dalam Sidang Kedua PPKI yang berlangsung pada 19 Agustus 1945, diputuskan mengenai jumlah struktur kementerian kabinet yaitu sebanyak...
A
8 Kementerian
B
9 Kementerian
C
12 Kementerian
D
22 Kementerian
E
33 Kementerian
NO. 900
Link Soal
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR