Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 90. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 891
Link Soal
Dalam sistem perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi Pancasila, perlakuan terhadap hak milik perseorangan adalah...
A
Dihapus demi kepentingan negara
B
Sepenuhnya tidak diakui oleh sistem
C
Tetap diakui keberadaannya
D
Wajib dibagikan kepada masyarakat secara merata
E
Hanya boleh dimiliki oleh pejabat negara
NO. 892
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 893
Link Soal
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme
NO. 894
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 895
Link Soal
Implementasi Sila Kelima Pancasila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' dalam sektor pelayanan kesehatan sebaiknya berwujud seperti apa?
A
Layanan kesehatan gratis dikhususkan hanya untuk wilayah perkotaan.
B
Membatasi akses kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
C
Menyediakan akses kesehatan yang terjangkau dan merata hingga ke daerah terpencil.
D
Menaikkan biaya kesehatan demi devisa negara.
E
Memberikan fasilitas kesehatan eksklusif hanya untuk pejabat.
NO. 896
Link Soal
Landasan filosofis yang memberikan arah bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada cita-cita untuk...
A
Membentuk aliansi militer dengan negara-negara tetangga
B
Turut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia
C
Menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara
D
Membatasi hubungan diplomatik hanya dengan negara maju
E
Melakukan intervensi pada urusan internal negara lain
NO. 897
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.
NO. 898
Link Soal
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri
NO. 899
Link Soal
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh rakyat demi kepentingan bersama dikenal dengan istilah...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarsi
D
Aristokrasi
E
Demokrasi
NO. 900
Link Soal
Ditinjau dari segi hukum, apa perbedaan mendasar antara Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme?
A
Pancasila melindungi kepentingan negara saja, Liberalisme melindungi rakyat.
B
Pancasila mengutamakan kebebasan mutlak, Liberalisme membatasi individu.
C
Pancasila menjunjung keseimbangan hak individu dan masyarakat, Liberalisme mengagungkan hak individu.
D
Pancasila menolak adanya hukum positif, Liberalisme sangat patuh hukum.
E
Pancasila berbasis agama semata, Liberalisme berbasis logika murni.