Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 90. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 891
Link Soal
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang pembentukannya didasarkan pada landasan hukum tertentu, yaitu...
A
UU Nomor 21 Tahun 2003
B
UU Nomor 23 Tahun 2003
C
UU Nomor 25 Tahun 2003
D
UU Nomor 24 Tahun 2003
E
UU Nomor 22 Tahun 2003
NO. 892
Link Soal
Pancasila, sebagai salah satu pilar negara, lahir dari konsensus para pendiri bangsa di tengah gejolak dan ancaman perpecahan. Para founding fathers menyadari pentingnya sebuah landasan ideologis yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Nusantara. Kini, di era digital, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang berpotensi menggerus kohesi sosial. Berdasarkan konteks sejarah perumusan dan relevansi Pancasila dengan tantangan kontemporer tersebut, penguatan nilai Pancasila manakah yang paling esensial dan mendesak untuk membendung arus disintegrasi dan mengembalikan solidaritas kebangsaan di tengah gelombang disinformasi dan perpecahan sosial?
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi spiritual untuk membentengi diri dari pengaruh negatif dan godaan perpecahan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, untuk menumbuhkan etika komunikasi yang santun dan beradab di ruang digital.
C
Persatuan Indonesia, karena secara langsung menargetkan ancaman perpecahan, polarisasi, dan memperkuat ikatan kebangsaan.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan mendorong dialog konstruktif dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pandangan.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, untuk mengatasi akar masalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang sering dieksploitasi pemicu konflik.
NO. 893
Link Soal
Jaminan negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
28E ayat (1)
B
29 ayat (1)
C
29 ayat (2)
D
28I ayat (1)
E
30 ayat (1)
NO. 894
Link Soal
Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu...
A
Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa
B
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Tidak memaksakan keyakinan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain
D
Menghormati hak asasi manusia dalam setiap pergaulan sehari-hari
E
Menghindari pola hidup mewah dan perilaku boros dalam masyarakat
NO. 895
Link Soal
Sifat Bhinneka Tunggal Ika dimana perbedaan keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dan kesepakatannya, disebut dengan sifat...
A
Divergen
B
Konvergen
C
Formalitas
D
Informal
E
Sektarian
NO. 896
Link Soal
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku secara resmi menggantikan Konstitusi RIS pada tanggal...
A
5 Juli 1959
B
17 Oktober 1950
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
18 Agustus 1945
NO. 897
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 898
Link Soal
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak serta merta berlaku efektif di masyarakat. Syarat mutlak agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan resmi berlaku adalah...
A
Telah ditandatangani oleh Presiden
B
Telah diundangkan dalam Lembaran Negara
C
Telah disetujui dalam sidang paripurna
D
Telah disosialisasikan oleh menteri terkait
E
Telah ditandatangani oleh Ketua DPR
NO. 899
Link Soal
Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan pengertian ...
A
Negara
B
Dasar Negara
C
Konstitusi
D
Konvensi
E
Traktat
NO. 900
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan RI, terdapat lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Manakah di bawah ini yang posisinya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara pemegang kekuasaan konstitusional, melainkan sebagai pembantu Presiden?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kabinet / Kementerian Negara
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)