PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 90. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 891
Penetapan pasangan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama kali merupakan usulan secara aklamasi dari tokoh...
A
Sukarni
B
Soepomo
C
Otto Iskandardinata
D
Ahmad Soebardjo
E
Moh. Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 892
Istilah bahasa Jepang 'Dokuritsu Junbi Inkai' merupakan sebutan untuk lembaga...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
PETA

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 893
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 894
Negara mengelola aset strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbagi menjadi Persero dan Perum. Manakah perusahaan berikut yang memiliki status sebagai Persero?
A
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani)
B
PT Jasa Marga
C
Perum Percetakan Negara RI
D
Perum Pegadaian (sebelum beralih status)
E
Perum Damri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 895
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara pusat yang memegang kekuasaan negara sesuai konstitusi meliputi...
A
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
B
MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK
C
DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
D
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
E
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan MK

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 896
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 897
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 898
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional. Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 899
Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berskala nasional (seperti EBTANAS atau Ujian Nasional) memiliki tujuan strategis dalam pembangunan sektor pendidikan, terutama sebagai upaya untuk...
A
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional
B
Penghematan anggaran pendidikan daerah
C
Sentralisasi kurikulum sekolah
D
Pengurangan jumlah tenaga pengajar
E
Peningkatan biaya operasional sekolah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 900
Sirkulasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.