Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 91. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 901
Link Soal
Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut ...
A
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
B
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
C
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
D
Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
E
Dapat diubah dan ditafsirkan sendiri
NO. 902
Link Soal
Wewenang Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan pada Pasal 11 ini merupakan hasil amandemen tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 903
Link Soal
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum pada tingkat kasasi dipegang oleh lembaga...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Pengadilan Tinggi
NO. 904
Link Soal
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi realitas. Apa yang dimaksud dengan dimensi realitas dalam konteks ini?
A
Bahwa ideologi mengandung cita-cita masa depan yang utopis
B
Bahwa nilai-nilai dasar ideologi harus mencerminkan kenyataan yang hidup, berakar, dan berkembang dalam sejarah masyarakatnya
C
Bahwa ideologi memiliki fleksibilitas untuk mengikuti perkembangan zaman secara mutlak
D
Bahwa nilai-nilai Pancasila hanya berlaku dalam tataran praktis saja
E
Bahwa Pancasila bersifat kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan realitas
NO. 905
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi negara yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kedaulatan rakyat disebut fungsi...
A
Eksekutif
B
Legislatif
C
Auditif
D
Yudikatif
E
Konstitutif
NO. 906
Link Soal
Negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan terbesar yang mencakup beberapa unsur konstitutif. Unsur-unsur pembentuk negara tersebut terdiri dari...
A
Wilayah, Rakyat, dan Badan Hukum yang mengatur
B
Wilayah, Rakyat, dan kekayaan Sumber Daya Alam
C
Rakyat, Lingkungan hidup, dan sosok Presiden
D
Kekuatan militer, Polisi, dan luas Wilayah
E
Wilayah kedaulatan, Polisi, dan Tentara nasional
NO. 907
Link Soal
Sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' merupakan cerminan nilai religius bangsa Indonesia. Dalam perumusan kebijakan terkait kebebasan beragama, bagaimana seharusnya pemerintah mengimplementasikan prinsip ini?
A
Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.
B
Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.
C
Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.
D
Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.
E
Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.
NO. 908
Link Soal
Dalam kehidupan bermasyarakat, Pak Budi selalu berusaha menyelesaikan perselisihan antarwarga melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan dengan memaksakan kehendak atau kekerasan. Sikap Pak Budi ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 909
Link Soal
Proses perubahan konstitusi Indonesia pertama kali (Amandemen I) dilakukan pada tanggal...
A
19 Oktober 1998
B
19 Oktober 1999
C
9 November 2000
D
18 Agustus 2000
E
10 Agustus 2002
NO. 910
Link Soal
Penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di era digital seringkali dieksploitasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa penanganan yang efektif, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam esensinya karena kemampuannya untuk mengikat keberagaman dalam satu kesatuan?
A
Pancasila
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia
D
Bhinneka Tunggal Ika
E
Ketetapan MPR