Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 91. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 901
Link Soal
Lembaga yudikatif di Indonesia bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR
B
Presiden dibantu oleh jajaran Menteri
C
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D
Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah
E
Kepala Daerah setingkat Gubernur
NO. 902
Link Soal
Mekanisme *Check and Balances* sangat penting dalam demokrasi. Salah satu wujud pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui 'Hak Interpelasi'. Apa yang dimaksud dengan hak tersebut?
A
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah.
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.
C
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang.
E
Hak untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatan.
NO. 903
Link Soal
Dokumen historis yang menjadi cikal bakal dan naskah awal dari Pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Pidato 1 Juni 1945
C
Gentlemen's Agreement Mohammad Hatta
D
Penjabaran Butir Pancasila
E
Teks Proklamasi
NO. 904
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 905
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 906
Link Soal
Konflik sosial sering terjadi akibat ketimpangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya...
A
Sila Pertama (Ketuhanan)
B
Sila Kedua (Kemanusiaan)
C
Sila Ketiga (Persatuan)
D
Sila Keempat (Kerakyatan)
E
Sila Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 907
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada bidang tertentu. Bidang manakah yang menjadi kewenangan DPD?
A
Pertahanan dan Keamanan
B
Hubungan Luar Negeri
C
Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
D
Peradilan dan Hukum Pidana
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 908
Link Soal
Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu...
A
Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa
B
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Tidak memaksakan keyakinan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain
D
Menghormati hak asasi manusia dalam setiap pergaulan sehari-hari
E
Menghindari pola hidup mewah dan perilaku boros dalam masyarakat
NO. 909
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 910
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.