Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 91. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 901
Link Soal
Secara terminologi hukum dan tata negara, apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
A
Hanya peraturan yang tertulis dalam lembaran negara
B
Himpunan hukum tidak tertulis saja
C
Kumpulan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis
D
Pidato kenegaraan presiden
E
Kesepakatan politik antara partai
NO. 902
Link Soal
Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, terjadi perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah 'Lembaga Tertinggi Negara' sudah tidak berlaku lagi dan berganti menjadi...
A
Presiden sebagai penguasa tunggal
B
DPR sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi
C
Lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar (horizontal)
D
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi
E
Tidak ada lagi klasifikasi hierarkis, semua disebut sebagai Lembaga Negara
NO. 903
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 904
Link Soal
Implementasi dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan melalui perbuatan...
A
Memperkuat sistem pertahanan dengan senjata nuklir
B
Memajukan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia
C
Aktif melakukan gotong royong membersihkan selokan lingkungan
D
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat warga
E
Mengutamakan produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi
NO. 905
Link Soal
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum
NO. 906
Link Soal
Memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pancasila hanya sebagai hiasan dalam dokumen negara.
B
Menjadikan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, orientasi dasar, dan standar evaluasi pembangunan.
C
Mengharuskan rakyat untuk menghafal seluruh butir Pancasila.
D
Menempatkan Pancasila di atas hukum internasional.
E
Menggunakan Pancasila hanya jika terjadi konflik sosial.
NO. 907
Link Soal
Setelah menyelesaikan tugas utamanya merancang dasar negara, BPUPKI secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Kapankah pembubaran tersebut terjadi?
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
7 Agustus 1945
E
29 Mei 1945
NO. 908
Link Soal
Amandemen terakhir (keempat) menyempurnakan aturan peralihan dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kapankah amandemen keempat UUD 1945 disahkan?
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
5 Juli 2003
NO. 909
Link Soal
Mekanisme *Check and Balances* sangat penting dalam demokrasi. Salah satu wujud pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui 'Hak Interpelasi'. Apa yang dimaksud dengan hak tersebut?
A
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah.
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.
C
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang.
E
Hak untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatan.
NO. 910
Link Soal
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Menteri Dalam Negeri
C
Perwakilan Pemerintah
D
Organisasi-organisasi politik
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat