Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 91. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 901
Link Soal
Di sebuah daerah bernama Arkatama, tinggallah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Subianto. Sejak muda, Bapak Subianto tak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan warga. Ia memprakarsai berdirinya koperasi simpan pinjam dan usaha tani, memastikan para petani kecil mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka, serta membantu anak-anak kurang mampu agar bisa bersekolah. Ia selalu menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan pemerataan kesempatan bagi setiap warga tanpa memandang latar belakang. Bagi Bapak Subianto, kekayaan suatu bangsa terletak pada keadilan sosial yang merata dan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membangun perekonomian yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir golongan.
Sosok Bapak Subianto dengan segala perjuangannya tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai yang diemban oleh salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Siapakah Pahlawan Nasional yang paling merepresentasikan semangat dan nilai perjuangan Bapak Subianto?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Jenderal Sudirman
D
R.A. Kartini
E
Ki Hajar Dewantara
NO. 902
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dalam APBN maupun APBD. Persentase minimal alokasi tersebut adalah sebesar...
A
15%
B
20%
C
25%
D
30%
E
10%
NO. 903
Link Soal
Penetapan pasangan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama kali merupakan usulan secara aklamasi dari tokoh...
A
Sukarni
B
Soepomo
C
Otto Iskandardinata
D
Ahmad Soebardjo
E
Moh. Yamin
NO. 904
Link Soal
Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah perwakilan tersebut adalah...
A
4 orang
B
5 orang
C
7 orang
D
10 orang
E
12 orang
NO. 905
Link Soal
Sistem prinsip yang menjadi landasan, pemberi arah, serta tujuan dalam keberlangsungan hidup nasional suatu negara dikenal dengan istilah...
A
Visi Misi
B
Konstitusi
C
Wawasan Nusantara
D
Ideologi
E
Ketahanan Nasional
NO. 906
Link Soal
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang...
A
Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka NKRI
B
Rekomendasi kebijakan teknis otonomi daerah
C
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saja
D
Pengakuan keistimewaan daerah Aceh
E
Status kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota
NO. 907
Link Soal
Di antara opsi berikut, manakah yang merupakan hasil keputusan dari Sidang II PPKI?
A
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
C
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
D
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
E
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
NO. 908
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki otoritas utama dalam mengawal dan menjaga nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Kepolisian Republik Indonesia
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 909
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.
NO. 910
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang