Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 92. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 911
Link Soal
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...
A
Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)
B
Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)
C
Ada tidaknya konstitusi yang membatasi
D
Kesejahteraan rakyatnya
E
Sistem kepartaian yang digunakan
NO. 912
Link Soal
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.
NO. 913
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki nama resmi dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
KNIP
E
Dokuritsu Junbi Inkai
NO. 914
Link Soal
Dalam sistem perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi Pancasila, perlakuan terhadap hak milik perseorangan adalah...
A
Dihapus demi kepentingan negara
B
Sepenuhnya tidak diakui oleh sistem
C
Tetap diakui keberadaannya
D
Wajib dibagikan kepada masyarakat secara merata
E
Hanya boleh dimiliki oleh pejabat negara
NO. 915
Link Soal
Pancasila sering disebut sebagai 'Way of Life' bagi bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Perjanjian luhur bangsa saat kemerdekaan
C
Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain
D
Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
E
Dasar dalam pembentukan kedaulatan wilayah
NO. 916
Link Soal
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Asas ini ditegaskan dalam landasan hukum...
A
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
B
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
C
Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
D
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
E
Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
NO. 917
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai
NO. 918
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi (pengampunan) dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
DPR
B
MPR
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 919
Link Soal
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.
NO. 920
Link Soal
Di Kota Bahari Sentosa, sebuah organisasi kemasyarakatan bernama 'Perkumpulan Warga Adil Sejahtera' (PWAS) semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi komunitas minoritas di wilayah mereka. PWAS beralasan bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat mengganggu 'harmoni lokal' dan 'kemurnian nilai-nilai' yang mereka yakini. Mereka bahkan mulai melakukan intimidasi kecil-kecilan terhadap warga dari komunitas minoritas yang berencana untuk beribadah di tempat sementara. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga minoritas dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Tindakan PWAS tersebut secara nyata berpotensi melanggar salah satu pilar negara Indonesia. Dari sudut pandang **ideologi negara**, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam oleh narasi dan tindakan PWAS di atas?
A
Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, yang nilai-nilainya secara fundamental dicederai oleh tindakan diskriminatif tersebut.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tindakan tersebut secara eksplisit melanggar pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam integritas sosial dan memecah belah persatuan bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan persatuan dalam perbedaan yang harus dijunjung tinggi, dan tindakan PWAS secara terang-benderang menolak prinsip keberagaman tersebut.
E
Semangat gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, karena tindakan tersebut memecah belah persatuan dan kerukunan.