Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 92. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 911
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.
NO. 912
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 913
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 914
Link Soal
Mekanisme *Check and Balances* sangat penting dalam demokrasi. Salah satu wujud pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui 'Hak Interpelasi'. Apa yang dimaksud dengan hak tersebut?
A
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah.
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.
C
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang.
E
Hak untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatan.
NO. 915
Link Soal
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara
NO. 916
Link Soal
Sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok cendekiawan atau orang-orang cerdik pandai demi menegakkan keadilan disebut...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarki
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
NO. 917
Link Soal
Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Agung (MA)?
A
Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
B
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap
C
Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
D
Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang
E
Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara
NO. 918
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 919
Link Soal
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 920
Link Soal
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatur prinsip ekonomi nasional yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya. Bunyi pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
C
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
D
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
E
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang