Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 92. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 911
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 912
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 913
Link Soal
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
A
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
B
Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
C
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
D
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
E
Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
NO. 914
Link Soal
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24
NO. 915
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 916
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 917
Link Soal
Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …
A
Mengubah dan menetapkan undang-undang
B
Melantik presiden dan/atau wakil presiden
C
Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden
D
Mengaji system ketatanegaraan
E
Memasyarakatkan ketetapan MPR
NO. 918
Link Soal
Negara berkewajiban untuk menghormati serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal 32 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 2
C
Pasal 32 Ayat 2
D
Pasal 33 Ayat 1
E
Pasal 34 Ayat 1
NO. 919
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 920
Link Soal
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial