Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 92. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 911
Link Soal
Negara terbentuk karena individu yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Pendapat ini sejalan dengan salah satu teori terbentuknya negara, yaitu...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Hukum Murni
C
Teori Perjanjian Masyarakat
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Ketuhanan
NO. 912
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur berikut, KECUALI....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 913
Link Soal
Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam ....
A
Pembukaan UUD alenia 1
B
Pembukaan UUD alenia 2
C
Pembukaan UUD alenia 3
D
Pembukaan UUD alenia 4
E
Batang tubuh UUD 1945
NO. 914
Link Soal
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak serta merta berlaku efektif di masyarakat. Syarat mutlak agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan resmi berlaku adalah...
A
Telah ditandatangani oleh Presiden
B
Telah diundangkan dalam Lembaran Negara
C
Telah disetujui dalam sidang paripurna
D
Telah disosialisasikan oleh menteri terkait
E
Telah ditandatangani oleh Ketua DPR
NO. 915
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (fundamental norm) yang bersifat imperatif. Makna dari sifat imperatif tersebut adalah...
A
Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
B
Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya
C
Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan
D
Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara
E
Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan
NO. 916
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam daftar teori mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Perjanjian Masyarakat
B
Teori Ketuhanan
C
Teori Kedaulatan
D
Teori Hukum Alam
E
Teori Kekuasaan
NO. 917
Link Soal
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.
NO. 918
Link Soal
"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A
7
B
7A
C
7B
D
7C
E
8
NO. 919
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 920
Link Soal
Sebuah instansi pemerintahan terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi sistemik, yang melibatkan berbagai level jabatan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Akibatnya, milyaran rupiah dana publik disalahgunakan, menghambat program pelayanan masyarakat dan merugikan negara. Meskipun berbagai regulasi anti-korupsi dan lembaga pengawas telah ada, fenomena ini terus berulang. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi dapat menjadi landasan fundamental untuk menanamkan integritas dan memberantas korupsi secara sistemik di kalangan ASN?
A
Memfokuskan pada peningkatan sanksi hukum yang berat dan memperbanyak operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera, tanpa perlu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis.
B
Menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pendidikan karakter dan pelatihan integritas ASN, diiringi penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang efektif, serta budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.
C
Melakukan reformasi birokrasi total dengan mengganti seluruh pejabat yang terindikasi korupsi, serta memprivatisasi beberapa layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi.
D
Meningkatkan gaji dan kesejahteraan ASN secara signifikan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi, karena masalahnya adalah kekurangan ekonomi.
E
Mendesentralisasikan sepenuhnya kewenangan anggaran ke daerah, dengan harapan transparansi di tingkat lokal akan lebih mudah dicapai daripada di tingkat pusat.