Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 92. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 911
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan
NO. 912
Link Soal
Dalam ilmu kenegaraan, teori yang meyakini bahwa kekuasaan negara dan penguasa berasal langsung dari kehendak Tuhan disebut sebagai...
A
Teori Teokrasi
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Perjanjian
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Politik
NO. 913
Link Soal
Dalam Sidang Kedua PPKI yang berlangsung pada 19 Agustus 1945, diputuskan mengenai jumlah struktur kementerian kabinet yaitu sebanyak...
A
8 Kementerian
B
9 Kementerian
C
12 Kementerian
D
22 Kementerian
E
33 Kementerian
NO. 914
Link Soal
Menurut Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh...
A
Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional
B
Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama
C
MPR dan DPR sementara
D
Perdana Menteri dan Kabinet
E
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) saja
NO. 915
Link Soal
Perjanjian Renville membawa dampak besar bagi kedaulatan Indonesia. Berikut merupakan poin-poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut, KECUALI...
A
TNI diinstruksikan untuk hijrah ke wilayah RI
B
Indonesia diakui sebagai bagian dari RIS
C
Belanda mengakui Jawa sepenuhnya sebagai wilayah Republik Indonesia
D
Akan dilaksanakan pemilu guna membentuk Dewan Konstitusi RIS
E
Pengakuan Yogyakarta sebagai wilayah RI
NO. 916
Link Soal
Dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh...
A
MA
B
MK
C
DPR
D
KY
E
DPD
NO. 917
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 918
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara
NO. 919
Link Soal
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dianggap sebagai wilayah Indonesia meskipun tanahnya berada di Malaysia. Konsep wilayah ini dikenal dengan istilah...
A
Wilayah Teritorial
B
Wilayah ZEE
C
Wilayah Ekstrateritorial
D
Wilayah Landas Kontinen
E
Wilayah Okupasi
NO. 920
Link Soal
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
DPR
D
MPR
E
Komisi Yudisial