PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 92. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 911
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 912
Ajaran yang dianut oleh Machiavelli menyatakan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya dominasi dan kekuatan fisik dari individu yang paling kuat atas individu lainnya. Pemikiran ini merupakan inti dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Perjanjian Masyarakat
C
Teori Teokrasi
D
Teori Kedaulatan Rakyat
E
Teori Kekuasaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 913
Pemilihan Umum perdana yang diselenggarakan oleh negara Indonesia pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih...
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
Gubernur dan Walikota
C
Anggota DPR dan Konstituante
D
Anggota DPA dan MPR
E
Perdana Menteri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 914
Salah satu fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui penggunaan hak angket. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mendefinisikan hak angket tersebut?
A
Wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas
C
Kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang
D
Hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang inisiatif
E
Hak untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 915
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 916
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 917
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 918
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 919
Dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Produk hukum ini disebut...
A
Peraturan Pemerintah (PP)
B
Peraturan Presiden (Perpres)
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D
Keputusan Presiden (Keppres)
E
Instruksi Presiden (Inpres)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 920
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.