Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 93. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 921
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.
NO. 922
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 923
Link Soal
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 924
Link Soal
Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga stabilitas negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah...
A
Mempertahankan pola (pattern maintenance)
B
Pengaturan dan penyelesaian konflik
C
Disintegrasi bangsa
D
Pencapaian tujuan (goal attainment)
E
Integrasi sosial
NO. 925
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), ditegaskan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Hukum harus ditegakkan hanya untuk rakyat kecil
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Presiden memiliki kekuasaan mutlak di atas hukum
D
Hukum adat tidak lagi berlaku di Indonesia
E
Polisi dan tentara memegang kekuasaan tertinggi
NO. 926
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 927
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai dengan simbol-simbol sila. Manakah pasangan simbol dan sila berikut yang tidak tepat?
A
Bintang - Sila ke-1
B
Rantai - Sila ke-2
C
Pohon Beringin - Sila ke-3
D
Kepala Singa - Sila ke-4
E
Padi dan Kapas - Sila ke-5
NO. 928
Link Soal
Salah satu ciri khas sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya pusat koordinasi yang terpusat. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federal-Parlementer
C
Negara Maritim
D
Negara Monarki Konstitusional
E
Negara Kerajaan
NO. 929
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung
NO. 930
Link Soal
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket