Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 93. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 921
Link Soal
Pada TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur tentang ....
A
Mosi tidak percaya presiden
B
Referendum
C
Pemilihan umum dan pemilihan daerah
D
Hak menyatakan pendapat di muka umum
E
Interpelasi
NO. 922
Link Soal
Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyusun peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai...
A
Dasar Negara dan Ideologi Negara
B
Perjanjian Luhur Bangsa
C
Jiwa Bangsa Indonesia
D
Kepribadian Bangsa
E
Moral Pembangunan
NO. 923
Link Soal
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan istilah status seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Seseorang yang baru ditahan oleh penyidik dan belum mendapatkan vonis atau keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut...
A
Narapidana
B
Terpidana
C
Tahanan
D
Saksi Kunci
E
Residivis
NO. 924
Link Soal
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada ....
A
17 Agustus 1945
B
17 Agustus 1946
C
17 Agustus 1947
D
17 Agustus 1948
E
17 Agustus 1949
NO. 925
Link Soal
Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas dituangkan dalam konstitusi pada...
A
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
C
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
D
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
NO. 926
Link Soal
Nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya telah mendarah daging dalam kebudayaan serta religi bangsa Indonesia jauh sebelum disahkan. Salah satu rangkuman asas tersebut tercermin dalam konsep...
A
Mo Limo
B
Kitab Sutasoma
C
Ajaran Tripitaka
D
Budaya Gotong Royong
E
Peraturan Perundang-undangan
NO. 927
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 928
Link Soal
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 929
Link Soal
Desa Harmoni Jaya, sebuah desa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai model kerukunan antarumat beragama dan suku, mulai mengalami perubahan signifikan. Sejak proyek pembangunan infrastruktur besar yang dikelola oleh pihak luar, muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian warga merasa kelompok mereka kurang diperhatikan dalam distribusi manfaat proyek, sementara kelompok lain merasa hak-hak adat mereka terancam. Para pemuka masyarakat, yang dulunya menjadi perekat, kini kesulitan menyatukan pandangan, bahkan ada beberapa yang justru menyebarkan informasi yang memperuncing perbedaan. Akibatnya, musyawarah desa menjadi sarat konflik, interaksi sosial menurun drastis, dan muncul pembatasan tidak tertulis dalam pergaulan sehari-hari antarwarga dari kelompok yang berbeda. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, dampak negatif paling parah yang mengancam Desa Harmoni Jaya adalah...
A
Terjadinya stagnasi ekonomi dan penurunan pendapatan mayoritas penduduk desa akibat iklim investasi yang buruk.
B
Melemahnya partisipasi politik warga dalam pemilihan pemimpin lokal karena apatisme terhadap proses demokrasi.
C
Munculnya konflik horizontal yang mengancam keutuhan sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat desa.
D
Peningkatan angka putus sekolah di kalangan anak-anak muda karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.
E
Pergeseran budaya lokal akibat penetrasi budaya asing yang tidak terbendung oleh nilai-nilai tradisional.
NO. 930
Link Soal
Sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' merupakan cerminan nilai religius bangsa Indonesia. Dalam perumusan kebijakan terkait kebebasan beragama, bagaimana seharusnya pemerintah mengimplementasikan prinsip ini?
A
Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.
B
Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.
C
Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.
D
Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.
E
Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.