Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 93. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 921
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 922
Link Soal
UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya) mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, asas yang diterapkan adalah...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 923
Link Soal
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27
NO. 924
Link Soal
BPUPKI menyelenggarakan rangkaian sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang perdana lembaga ini dilaksanakan pada rentang waktu...
A
1 Maret - 1 Juni 1945
B
29 Mei - 22 Juni 1945
C
29 Mei - 1 Juni 1945
D
1 Juni - 22 Juni 1945
E
7 Agustus - 18 Agustus 1945
NO. 925
Link Soal
Sebuah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat, di mana urusan luar negeri dan pertahanannya biasanya diserahkan kepada negara pelindung, dinamakan...
A
Mandat
B
Koloni
C
Protektorat
D
Dominion
E
Serikat
NO. 926
Link Soal
G-20 adalah forum kerja sama ekonomi internasional. Pertemuan pertama G-20 pada tahun 1999 sebagai respons atas krisis keuangan Asia dilaksanakan di kota...
A
Ottawa
B
Berlin
C
Montreal
D
New Delhi
E
Morelia
NO. 927
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 928
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan, seseorang yang status warga negaranya ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah mengikuti asas...
A
Ius Soli
B
Stelsel Aktif
C
Bipatride
D
Ius Sanguinis
E
Apatride
NO. 929
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Hukum dibuat semata-mata untuk kepentingan penguasa
D
Rakyat tidak memiliki hak untuk mengawasi pemerintah
E
Lembaga eksekutif berada di atas lembaga yudikatif
NO. 930
Link Soal
Komposisi Hakim Konstitusi di Indonesia terdiri dari 9 orang anggota. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh tiga lembaga berbeda dengan masing-masing mengusulkan...
A
5 orang oleh MA, 2 oleh DPR, dan 2 oleh Presiden
B
3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden
C
3 orang oleh KY, 3 oleh MA, dan 3 oleh MK
D
4 orang oleh DPR, 4 oleh DPD, dan 1 oleh Presiden
E
9 orang seluruhnya diusulkan oleh KY kepada Presiden