Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 94. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 931
Link Soal
Setelah Amandemen UUD 1945 yang pertama, fungsi legislasi DPR semakin diperkuat. Salah satu tugas utama DPR dalam hal ini adalah...
A
Mengajukan usul rancangan undang-undang
B
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Mengangkat duta dan konsul
E
Mengadili penyelewengan konstitusi
NO. 932
Link Soal
Pemerintah Daerah X mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berinteraksi dengan layanan publik di wilayah tersebut untuk menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi. Selain itu, Perda tersebut juga memberikan prioritas utama kepada penduduk asli daerah tersebut dalam setiap proses rekrutmen pegawai pada instansi pemerintah daerah. Banyak pihak berpendapat bahwa Perda ini, meskipun bertujuan melestarikan budaya, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks pemahaman terhadap Pilar Negara, Perda tersebut paling tidak sesuai dengan prinsip...
A
Pancasila sebagai dasar negara
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
E
Ketahanan Nasional sebagai wawasan kebangsaan
NO. 933
Link Soal
Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila berfungsi sebagai...
A
Dokumen histori yang luhur
B
Alat pemersatu bangsa
C
Nilai-nilai luhur dari nenek moyang
D
Landasan perjuangan bangsa
E
Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
NO. 934
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 935
Link Soal
Dalam kontestasi politik lokal maupun nasional, seringkali identitas primordial (kesukuan, keagamaan, golongan) dieksploitasi secara berlebihan oleh para kontestan untuk menarik dukungan. Akibatnya, masyarakat terpecah belah berdasarkan afiliasi identitas, dan ruang-ruang publik dipenuhi dengan wacana 'kami' versus 'mereka' yang mendiskreditkan kelompok lain. Fenomena ini tidak hanya menciptakan perpecahan sosial, tetapi juga merusak fondasi dialog dan musyawarah yang esensial untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman, serta menghambat tercapainya konsensus untuk kepentingan bersama.
A
Aspek kohesi sosial, karena politik identitas secara fundamental mengikis rasa persaudaraan, solidaritas, dan saling pengertian antarwarga negara yang beragam.
B
Aspek toleransi beragama, karena isu SARA seringkali digunakan untuk menyerang kelompok agama minoritas dalam arena politik, memperdalam jurang perbedaan.
C
Aspek integrasi nasional, karena fragmentasi masyarakat berdasarkan identitas dapat mengancam kesatuan bangsa secara keseluruhan dari dalam.
D
Aspek musyawarah mufakat, karena polarisasi politik dan wacana 'kami' versus 'mereka' menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan publik.
E
Aspek keadilan sosial, karena diskriminasi berdasarkan identitas primordial dapat menghambat pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara.
NO. 936
Link Soal
Sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda merupakan implementasi nyata dari nilai Pancasila, yaitu...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 937
Link Soal
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 938
Link Soal
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas
NO. 939
Link Soal
Bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen adalah ...
A
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
B
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
C
Negara Indonesia adalah Negara hukum
D
Negara lndoensia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berlandaskan UUD 1945
E
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 940
Link Soal
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat berbagai usulan rumusan dasar negara. Dokumen atau peristiwa di bawah ini memuat rumusan Pancasila, KECUALI...
A
Pidato Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945
B
Usulan Moh. Yamin secara tertulis pada 29 Mei 1945
C
Mukadimah Konstitusi RIS 1949
D
Mukadimah UUDS 1950
E
Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945