PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 94. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 931
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 932
Menurut teori kausalitas Prof. Notonegoro, proses pengesahan Pancasila dari sekadar calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI disebut sebagai...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 933
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 934
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 935
Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1), anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
A
Pengusaha dan pemilik waralaba
B
Hakim dan badan peradilan
C
Pedagang
D
Penyedia jasa dan barang
E
Pengajar/dosen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 936
Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI adalah...
A
Penyusunan struktur organisasi kementerian
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Perumusan fondasi atau dasar negara
D
Penentuan batas wilayah kedaulatan RI
E
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 937
Mengingat Indonesia adalah organisasi kekuasaan yang menaungi keberagaman suku bangsa, maka kewajiban utama negara sesuai amanat konstitusi adalah...
A
Memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi daerah tertentu
B
Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat
C
Menjamin kelestarian adat istiadat suku mayoritas saja
D
Meningkatkan kesempatan berusaha bagi investor asing
E
Memberikan pelayanan eksklusif bagi birokrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 938
Proses kelahiran Pancasila sebagai falsafah negara melibatkan beberapa rumusan penting. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari rangkaian rumusan tersebut?
A
Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945
B
Rumusan Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
C
Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945
D
Konsep yang dipaparkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-2
E
Pidato spontan Ir. Soekarno yang disebut sebagai lahirnya Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 939
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 940
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.