PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 94. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 931
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar untuk kehidupan yang layak. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam cakupan hak yang diatur pada ayat tersebut?
A
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
B
Hak untuk bertempat tinggal
C
Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
D
Hak atas jaminan sosial
E
Hak memperoleh pelayanan kesehatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 932
Sebuah instansi pemerintahan terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi sistemik, yang melibatkan berbagai level jabatan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Akibatnya, milyaran rupiah dana publik disalahgunakan, menghambat program pelayanan masyarakat dan merugikan negara. Meskipun berbagai regulasi anti-korupsi dan lembaga pengawas telah ada, fenomena ini terus berulang. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi dapat menjadi landasan fundamental untuk menanamkan integritas dan memberantas korupsi secara sistemik di kalangan ASN?
A
Memfokuskan pada peningkatan sanksi hukum yang berat dan memperbanyak operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera, tanpa perlu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis.
B
Menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pendidikan karakter dan pelatihan integritas ASN, diiringi penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang efektif, serta budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.
C
Melakukan reformasi birokrasi total dengan mengganti seluruh pejabat yang terindikasi korupsi, serta memprivatisasi beberapa layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi.
D
Meningkatkan gaji dan kesejahteraan ASN secara signifikan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi, karena masalahnya adalah kekurangan ekonomi.
E
Mendesentralisasikan sepenuhnya kewenangan anggaran ke daerah, dengan harapan transparansi di tingkat lokal akan lebih mudah dicapai daripada di tingkat pusat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 933
Melakukan kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan kemajuan bersama adalah wujud pengamalan Pancasila, khususnya Sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 934
Secara sosio-historis, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa terutama dilatarbelakangi oleh faktor...
A
Isolasi geografis karena bentuk negara kepulauan
B
Keterbukaan terhadap budaya luar dan migrasi penduduk
C
Perbedaan struktur geologi dan iklim
D
Sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara
E
Perbedaan agama dan kepercayaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 935
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 936
Definisi warga negara Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), yang dimaksud dengan warga negara adalah...
A
Semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia
B
Orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
C
Penduduk asli pribumi yang telah dewasa
D
Orang asing yang telah menetap minimal 5 tahun berturut-turut
E
Mereka yang memiliki bukti kelahiran di tanah air Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 937
Manakah pernyataan berikut yang TIDAK tepat mengenai karakteristik sistem pemerintahan Amerika Serikat?
A
Berbentuk negara federasi
B
Presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara
C
Menerapkan sistem presidensial
D
Adanya pemisahan tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
E
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 938
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, lembaga manakah yang berhak memutus sengketa tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat
D
Presiden
E
Pengadilan Tinggi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 939
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 940
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.