Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 95. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 941
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 942
Link Soal
Peristiwa hukum yang menandai kembalinya Indonesia ke UUD 1945 setelah kegagalan Konstituante adalah pembacaan Dekrit Presiden pada...
A
30 Mei 1949
B
1 Juni 1949
C
5 Juli 1949
D
5 Juni 1959
E
5 Juli 1959
NO. 943
Link Soal
Hukum dasar tertulis (UUD) dan tidak tertulis di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan cita-cita hukum dasar negara (Staatsfundamentalnorm). Di manakah letak rangkuman cita-cita hukum dasar tersebut?
A
Dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945
B
Dalam Empat Pokok Pikiran pada Pembukaan UUD 1945
C
Dalam pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus
D
Dalam Ketetapan MPR yang mengatur hierarki perundang-undangan
E
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 944
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.
NO. 945
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 946
Link Soal
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental
NO. 947
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 948
Link Soal
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup
NO. 949
Link Soal
Wewenang Presiden untuk memberikan hak grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 950
Link Soal
Apa yang dimaksud dengan Causa Efisien dalam sejarah lahirnya Pancasila?
A
Nilai-nilai Pancasila yang efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari
B
Asal mula yang meningkatkan status Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI
C
Hubungan timbal balik antara sila pertama dan sila kelima
D
Kemampuan Pancasila dalam menyatukan berbagai etnis di Indonesia
E
Tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur