Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 95. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 941
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 942
Link Soal
Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ...
A
Amerika Serikat
B
Australia
C
Brunei Darussalam
D
Rusia
E
Jerman
NO. 943
Link Soal
Letak geografis Indonesia yang strategis melahirkan kemajemukan suku dan budaya. Sikap yang paling tepat dalam memandang keberagaman tersebut sesuai semboyan negara adalah menjadikannya sebagai...
A
Potensi konflik yang harus diredam dengan kekuatan militer
B
Alat tawar menawar politik dengan negara luar
C
Kekayaan budaya nasional yang patut disyukuri
D
Pemicu persaingan antar daerah untuk menjadi yang terbaik
E
Hambatan dalam mewujudkan keseragaman hukum
NO. 944
Link Soal
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959
NO. 945
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sistem lain. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan ciri dari sistem tersebut?
A
Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
B
Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya.
C
Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang tidak saling menjatuhkan.
D
Kekuasaan legislatif lebih dominan sehingga kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen.
E
Rakyat memilih presiden melalui mekanisme pemilihan tertentu, baik langsung maupun perwakilan.
NO. 946
Link Soal
Paham Kosmopolitanisme dapat terbentuk apabila salah satu sila Pancasila dijalankan secara terisolasi tanpa kaitan dengan sila lainnya. Sila yang dimaksud adalah...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Kesatu
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 947
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 948
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sembilan orang hakim konstitusi. Dari manakah asal usulan kesembilan hakim tersebut?
A
Sepenuhnya dipilih oleh Presiden
B
Dipilih oleh DPR melalui uji kelayakan
C
3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden
D
3 dari KY, 3 dari MA, dan 3 dari Presiden
E
Dipilih langsung oleh rakyat saat Pemilu
NO. 949
Link Soal
Suatu organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim memiliki identitas budaya yang sangat berbeda. Mereka juga menolak penerapan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat lokal mereka. Tindakan organisasi tersebut secara fundamental mengancam pilar negara yang mana dan mengapa?
A
Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.
B
UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
E
Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.
NO. 950
Link Soal
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah di antara jenis peraturan berikut yang menempati posisi paling rendah?
A
Peraturan Daerah (Perda)
B
Ketetapan MPR
C
Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah
E
Undang-Undang Dasar 1945