Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 95. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 941
Link Soal
Pers memiliki peran vital dalam negara demokrasi sebagai pilar keempat (The Fourth Estate). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, salah satu peran utama pers selain sebagai media informasi dan hiburan adalah...
A
Menjadi alat propaganda pemerintah yang berkuasa
B
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
C
Mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya
D
Menutupi kesalahan pejabat negara demi stabilitas
E
Memecah belah opini publik
NO. 942
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai ideologi negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Pancasila dalam konteks ideologi adalah...
A
Sebagai sumber hukum materiil tertinggi dan mutlak
B
Sarana pemersatu bangsa dan pengukuh kesatuan
C
Membimbing bangsa menuju tujuan negara
D
Memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa
E
Standar kritik terhadap kondisi bangsa dan negara
NO. 943
Link Soal
Berdasarkan GBHN 1999, pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini, KECUALI...
A
Demokrasi
B
Perikemanusiaan dan keseimbangan
C
Adil dan merata
D
Manfaat
E
Persatuan Indonesia
NO. 944
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 945
Link Soal
Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 berfokus pada pembahasan agenda utama yaitu...
A
Merumuskan Dasar Negara
B
Menyusun Naskah Proklamasi
C
Membentuk Konstitusi Negara
D
Menentukan Wilayah Negara
E
Memilih Bendera Kebangsaan
NO. 946
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung
NO. 947
Link Soal
Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut perilaku yang positif. Manakah di antara pilihan berikut yang mencerminkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan pasar semata
B
Menyusun regulasi yang mendukung sistem ekonomi pasar bebas (liberal)
C
Mendahulukan produk impor dibandingkan produk dalam negeri
D
Menghindari persaingan usaha yang sehat
E
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan menghapus distorsi ekonomi
NO. 948
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI
NO. 949
Link Soal
Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) masih diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Di antara negara-negara berikut, manakah yang TIDAK menganut sistem pemerintahan monarki?
A
Qatar
B
Malaysia
C
Jepang
D
Jerman
E
Arab Saudi
NO. 950
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme