Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 96. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 951
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 952
Link Soal
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas
NO. 953
Link Soal
Wawasan Nusantara memiliki arah pandang ke dalam dan ke luar. Yang dimaksud dengan tujuan 'wawasan ke dalam' adalah agar bangsa Indonesia...
A
Mampu bersaing dalam perekonomian global yang bebas.
B
Peka dan berusaha mencegah faktor-faktor penyebab disintegrasi demi memelihara persatuan dan kesatuan.
C
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
D
Mengamankan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional.
E
Dapat mengadopsi nilai-nilai universal yang positif dari luar.
NO. 954
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 955
Link Soal
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959
NO. 956
Link Soal
Ketentuan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 33 Ayat 1
B
Pasal 34 Ayat 1
C
Pasal 33 Ayat 3
D
Pasal 32 Ayat 2
E
Pasal 34 Ayat 2
NO. 957
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 958
Link Soal
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai representasi demokrasi di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadi jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang Pilkada, yaitu...
A
Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.
B
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.
C
Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.
D
Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
E
Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.
NO. 959
Link Soal
Pemerintah membentuk tim terpadu dengan tujuan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk menjamin terciptanya peradilan yang merdeka. Hal tersebut merupakan karakteristik utama dari...
A
Negara hukum
B
Pemerintah demokrasi
C
Negara Republik
D
Kedaulatan rakyat
E
Penegakan hukum
NO. 960
Link Soal
Pada sidang BPUPKI pertama, Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan nama 'Pancasila' sebagai dasar negara pada tanggal...
A
29 Mei 1945
B
30 Mei 1945
C
31 Mei 1945
D
1 Juni 1945
E
22 Juni 1945