Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 96. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 951
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 952
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 953
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 954
Link Soal
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menegaskan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...'
A
Kehendak MPR
B
Undang-Undang Dasar
C
Presiden dan Wakil Presiden
D
Pancasila
E
Sistem Demokrasi
NO. 955
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.
NO. 956
Link Soal
Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, terjadi perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah 'Lembaga Tertinggi Negara' sudah tidak berlaku lagi dan berganti menjadi...
A
Presiden sebagai penguasa tunggal
B
DPR sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi
C
Lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar (horizontal)
D
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi
E
Tidak ada lagi klasifikasi hierarkis, semua disebut sebagai Lembaga Negara
NO. 957
Link Soal
Dalam ilmu hukum, terdapat istilah untuk hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Istilah tersebut adalah...
A
Ius Constituendum
B
Hukum Alam
C
Ius Soli
D
Ius Constitutum
E
Ius Sanguinis
NO. 958
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001 membawa perubahan signifikan pada kekuasaan kehakiman. Pasal berapakah yang ditambahkan ke dalam Pasal 24 pada perubahan tersebut?
A
Pasal 24A dan 24B
B
Pasal 24B dan 24C
C
Pasal 24C dan 24D
D
Pasal 24D dan 24E
E
Pasal 24E dan 24F
NO. 959
Link Soal
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintah daerah tingkat I merujuk pada unit...
A
Pemerintah Negara Pusat
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan
NO. 960
Link Soal
Berdasarkan asas kewarganegaraan, status hukum seorang wanita asing yang menikah dengan pria WNI dan kemudian bercerai (putus perkawinan) adalah...
A
Otomatis kehilangan status WNI-nya kembali
B
Tetap berhak menjadi WNI dan tidak otomatis hilang kewarganegaraannya
C
Menjadi warga negara ganda (bipatride)
D
Menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride)
E
Wajib segera pulang ke negara asalnya