Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 96. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 951
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 952
Link Soal
Tujuan negara "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, bagaimana seharusnya diwujudkan melalui kebijakan pendidikan nasional?
A
Menyediakan fasilitas pendidikan gratis yang hanya terbatas pada wilayah perkotaan.
B
Menghapus materi pelajaran moral dan agama dari kurikulum pendidikan nasional.
C
Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
D
Memberikan prioritas utama dalam pendidikan hanya kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
E
Menambah jumlah mata pelajaran yang berorientasi pada ekonomi di sekolah-sekolah.
NO. 953
Link Soal
Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, KECUALI...
A
Biro Rekrutmen
B
Biro Pengawasan Perilaku Hakim
C
Biro Umum
D
Pusat Analisis dan Layanan Informasi
E
Biro Jabatan Fungsional
NO. 954
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan yang benar setelah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu - Tap MPR - PP
B
Tap MPR - UU/Perppu - PP
C
PP - Tap MPR - UU/Perppu
D
UU/Perppu - PP - Perpres
E
Tap MPR - PP - Perpres
NO. 955
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 956
Link Soal
Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
A
Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Melaksanakan upaya menjaga ketertiban dunia
D
Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan berjuang
E
Mengupayakan kesejahteraan masyarakat
NO. 957
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 958
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 959
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Hukum dibuat semata-mata untuk kepentingan penguasa
D
Rakyat tidak memiliki hak untuk mengawasi pemerintah
E
Lembaga eksekutif berada di atas lembaga yudikatif
NO. 960
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.