Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 96. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 951
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki nama resmi dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
KNIP
E
Dokuritsu Junbi Inkai
NO. 952
Link Soal
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.
NO. 953
Link Soal
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah
NO. 954
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi krusial dalam eksistensi bangsa. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi atau peran penting Pancasila adalah...
A
Menjadi instrumen penyaring bagi budaya asing yang masuk
B
Menjadi fondasi agar bangsa tetap tegak menghadapi berbagai ancaman
C
Memberikan kapasitas bagi bangsa untuk menutup diri sepenuhnya dari bantuan luar negeri
D
Menjadi rujukan utama dalam mencari solusi konflik sosial dan politik
E
Menetapkan visi dan tujuan nasional yang ingin dicapai bersama
NO. 955
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 956
Link Soal
Eksistensi para pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Bab berapakah yang membahas tentang Kementerian Negara?
A
Bab VI
B
Bab IV
C
Bab V
E
Bab VII
NO. 957
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI
NO. 958
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah atau ditambahkan adalah mengenai...
A
Pembatasan masa jabatan Presiden
B
Pemerintahan Daerah
C
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
D
Pemilihan Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 959
Link Soal
Berdasarkan asas kewarganegaraan, status hukum seorang wanita asing yang menikah dengan pria WNI dan kemudian bercerai (putus perkawinan) adalah...
A
Otomatis kehilangan status WNI-nya kembali
B
Tetap berhak menjadi WNI dan tidak otomatis hilang kewarganegaraannya
C
Menjadi warga negara ganda (bipatride)
D
Menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride)
E
Wajib segera pulang ke negara asalnya
NO. 960
Link Soal
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985