Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 96. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 951
Link Soal
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir
NO. 952
Link Soal
Dalam konteks sejarah perumusan Pancasila, konsep "Causa Efikien" merujuk pada...
A
Sumber nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia.
B
Proses perumusan Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI.
C
Peristiwa yang mengubah status Pancasila dari rencana menjadi dasar negara yang sah.
D
Pembahasan mengenai butir-butir Pancasila oleh para pendiri bangsa.
E
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara.
NO. 953
Link Soal
Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum secara eksplisit dalam...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea II
C
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
D
Batang Tubuh UUD 1945
E
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
NO. 954
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 955
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, perbedaan mendasar antara DPR dan DPRD terletak pada...
A
DPR dipilih oleh partai politik, sedangkan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.
B
Masa jabatan DPR adalah seumur hidup, sedangkan DPRD hanya lima tahun.
C
DPR merupakan lembaga yudikatif, sedangkan DPRD adalah lembaga eksekutif daerah.
D
DPR berkedudukan di tingkat nasional (pusat), sementara DPRD berada di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
E
DPR bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.
NO. 956
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal memiliki karakter ramah, sopan santun, dan lemah lembut dalam berinteraksi. Karakteristik ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama (Ketuhanan)
B
Kedua (Kemanusiaan)
C
Ketiga (Persatuan)
D
Keempat (Kerakyatan)
E
Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 957
Link Soal
Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila berfungsi sebagai...
A
Dokumen histori yang luhur
B
Alat pemersatu bangsa
C
Nilai-nilai luhur dari nenek moyang
D
Landasan perjuangan bangsa
E
Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
NO. 958
Link Soal
Menurut pandangan Laica Marzuki, esensi dari konstitusionalisme mencakup beberapa prinsip utama, yaitu...
A
Pemusatan kekuasaan pada eksekutif demi stabilitas
B
Supremasi hukum, terciptanya rasa aman, dan pembatasan kekuasaan negara
C
Penghapusan perbedaan kelas sosial secara paksa
D
Kebebasan individu tanpa batas hukum
E
Dominasi parlemen atas lembaga peradilan
NO. 959
Link Soal
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Salah satu intisari maknanya, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sering ditafsirkan sebagai...
A
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Bentuk pemerintahan republik
C
Sistem ekonomi kerakyatan
D
Dasar politik luar negeri bebas aktif
E
Pedoman pelaksanaan otonomi daerah
NO. 960
Link Soal
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam persyaratan yuridis tersebut?
A
Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
B
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan
C
Mengikuti prosedur atau tata cara tertentu
D
Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E
Tidak bertentangan dengan cita-cita moral Pancasila