Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 96. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 951
Link Soal
Tim Inovasi di Kementerian X sedang bangga meluncurkan platform layanan publik berbasis AI terbaru yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. Namun, setelah beberapa minggu berjalan, tim menemukan bahwa sistem AI tersebut secara konsisten mengkategorikan aduan dari komunitas adat tertentu di daerah terpencil sebagai 'spam' karena pola bahasa dan dialek yang tidak terdeteksi oleh algoritma. Akibatnya, aduan valid dari komunitas tersebut tidak tertangani secara efektif, menimbulkan frustrasi dan perasaan diabaikan. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling tepat yang harus segera diambil oleh Kementerian X adalah...
A
Menginisiasi audit mendalam terhadap bias algoritmik sistem AI, melibatkan pakar linguistik dan perwakilan komunitas adat, serta segera membuka kanal pengaduan alternatif yang humanis dan aksesibel bagi komunitas terdampak.
B
Mengeluarkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh unit kerja untuk memverifikasi ulang setiap aduan yang ditandai 'spam' oleh sistem AI sebelum menghapusnya dari daftar, sebagai solusi sementara.
C
Meminta tim teknis untuk memperbarui basis data AI dengan sampel bahasa dan dialek dari berbagai komunitas di Indonesia agar sistem lebih akurat di masa mendatang.
D
Mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam berkomunikasi dengan pemerintah melalui platform digital agar tidak terjadi misinterpretasi oleh sistem.
E
Menghentikan sementara penggunaan fitur AI untuk pengaduan dan kembali mengandalkan sepenuhnya pada verifikasi manual oleh petugas, sembari menunggu penyempurnaan menyeluruh sistem.
NO. 952
Link Soal
Dalam rangkaian sidang BPUPKI, terdapat tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tokoh yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945 adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Drs. Moh. Hatta
D
H. Agus Salim
E
Mr. Muh. Yamin
NO. 953
Link Soal
Pada tanggal 22 Juni 1945, naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 berhasil disepakati. Tokoh Muhammad Yamin menyebut naskah ini dengan nama...
A
Mukaddimah
B
Pembukaan
C
Lahirnya Pancasila
D
Piagam Jakarta
E
Gentlemen's Agreement
NO. 954
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, terdapat beberapa pasal yang isinya tetap asli dan belum pernah mengalami perubahan. Pasal-pasal tersebut adalah...
A
Pasal 1, 2, 3, 4, 5
B
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
C
Pasal 6, 11, 17, 22, 23
D
Pasal 18, 26, 27, 30, 36
E
Pasal 2, 4, 10, 12, 29
NO. 955
Link Soal
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, amandemen atau perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat keanggotaan dan persetujuan tertentu, yaitu...
A
Dihadiri 1/2 anggota MPR dan disetujui secara aklamasi
B
Dihadiri minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
C
Dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir
D
Disetujui oleh seluruh anggota DPR dan DPD
E
Dihadiri oleh minimal 1/3 anggota MPR dan disetujui oleh suara mayoritas
NO. 956
Link Soal
Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, KECUALI...
A
Biro Rekrutmen
B
Biro Pengawasan Perilaku Hakim
C
Biro Umum
D
Pusat Analisis dan Layanan Informasi
E
Biro Jabatan Fungsional
NO. 957
Link Soal
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.
NO. 958
Link Soal
Seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria berikut, yaitu...
A
Melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela
B
Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan
C
Dinyatakan bersalah dalam kasus pidana berdasarkan putusan inkrah
D
Sudah memasuki batasan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun
E
Tercatat tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai hakim
NO. 959
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 960
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat