Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 97. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 961
Link Soal
Lambang yang merepresentasikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima adalah...
A
Bintang emas
B
Kepala banteng
C
Padi dan kapas
D
Pohon beringin
E
Rantai
NO. 962
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki otoritas utama dalam mengawal dan menjaga nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Kepolisian Republik Indonesia
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 963
Link Soal
Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
A
Hak Menyampaikan Usul
B
Hak Imunitas
C
Hak Interpelasi
D
Hak Protokoler
E
Hak Membela Diri
NO. 964
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 965
Link Soal
Konsep pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang terpisah yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas/pengadil) dikenal dengan istilah ...
A
Trias Politika
B
Triumvirat
C
Magnum Opus
D
Monarki
E
Tirani
NO. 966
Link Soal
Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui rangkaian perubahan konstitusi. Pada amandemen tahun berapakah keputusan ini ditetapkan?
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 967
Link Soal
Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan lima negara Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967 untuk meresmikan berdirinya ASEAN dikenal dengan nama...
A
Deklarasi Jakarta
B
Deklarasi Kuala Lumpur
C
Deklarasi Singapura
D
Deklarasi Bangkok
E
Deklarasi Manila
NO. 968
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan RAPBN (Hak Budget) adalah...
A
Presiden
B
MPR
C
Kejaksaan Agung
D
DPR
E
MA
NO. 969
Link Soal
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 mengenai Referendum akhirnya dicabut dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998. Alasan mendasar pencabutan ketetapan tersebut adalah...
A
Dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 37 UUD 1945
B
Memberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada lembaga eksekutif
C
Mekanisme referendum dianggap terlalu mahal dan tidak efektif
D
Menghambat proses demokratisasi di era Reformasi
E
Tidak lagi relevan dengan kondisi politik internasional
NO. 970
Link Soal
Sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam UUD 1945, implikasi apa yang muncul dari prinsip ini terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah?
A
Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusinya sendiri.
C
Pemerintah daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk menghapus atau mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.